Azzamtvjabar.com | Karawang - Aktivis Karawang Tatang Obet meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) diminta awasi Pokir atau Pokok-pokok pikiran DPRD atau usulan pembangunan yang diajukan DPRD berdasarkan aspirasi masyarakat tetapi setelah di paripurnakan diduga malah dijadikan ajang pemerasan oleh oknum anggota dewan.
"Belakangan ini, Pemerintahan kabupaten (Pemkab) Karawang lagi ramai diterpa isu dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam jabatan kepada pemborong/rekanan terkait pekerjaan usulan usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dititipkan di bidang pembangunan yang berbentuk fisik," terangnya pada media Azzamtvjabar.com, Kamis (24/04/2025).
Menurut Obet, peristiwa berbau busuk ini tercium ke publik dan menjadi topik pembahasan panas dan menarik di kalangan jurnalis dan aktivis saat berkumpul di warung kopi.
Dalam perbincangan serius itu, muncul kabar tidak sedap terkait rebutan titik lokasi pekerjaan fisik hasil Musrenbang antara dewan perwakilan rakyat daerah, masyarakat dan pemerintahan kabupaten Karawang yang sudah diparipurnakan di tahun 2024.
"Bahkan muncul kabar memalukan, disebut-sebut tersiar rumor ada seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Karawang yang belum lama ini dilantik ingin menggeser sejumlah titik lokasi pekerjaan yang sudah diparipurnakan," terang Obet dengan mimik wajah geram.
"Ada apa ini, sampai terjadi hal yang memalukan, antara mantan dewan dengan dewan yang lagi menjabat dikabarkan rebutan titik lokasi, jangan-jangan peristiwa rebutan titik lokasi ini ada kaitannya dengan nilai ekonomisnya," cetus Tatang Obet dengan nada bertanya.
"Kami meminta kepada Bupati Karawang untuk segera membuat terobosan kebijakan seperti mantan Bupati Karawang Dadang S. Mukhtar (DSM) dahulu, biar para kabid dan para kepala dinas bisa fokus kerja dan tidak direcoki oleh oknum dewan yang tidak ta'at aturan dan hanya ingin meraup keuntungan pribadi ataupun golongan dengan cara memeras pemborong/rekanan, karena fungsi dewan untuk kontrolling, budgeting dan bukan untuk mengatur dan menunjuk pemborong atau rekanan," tandas Obet.
Dikatakan Obet, Karawang pernah punya cerita kelam sewaktu kepemimpinan Bupati Dadang S Mukhtar, saat itu ada oknum dewan yang terjerat tindak pidana korupsi.
"Kami mohon Bupati Karawang H. Aep Sayepuloh segera meniru gaya kepemimpinan mantan Bupati Dadang S Mukhtar, jika ada oknum anggota dewan yang bandel kasih pelajaran dan berikan efek jera serta meminta bantuan Satgas Premanisme yang sudah dibuat Gubernur Jabar, H. Dedi Mulyadi," tegasnya.
Didalam obrolan sengit antara para jurnalis dan para aktivis, dia curiga ada apa ya oknum anggota DPRD yang sudah tidak menjabat lagi dengan oknum anggota dewan yang baru menjabat sampai tersiar ada isu rebutan paket pekerjaan pokir.
Jangan-jangan, dibalik peristiwa itu ada sesuatu yang menguntungkan pribadi para oknum.
Dalam kesempatan itu, aktivis Tatang Obet meminta APH untuk melakukan langkah cepat melakukan penyidikan dan penyelidikan serta menyisir semua Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang mendapat titipan pekerjaan pokir dewan, serta mengumpulkan keterangan terkait adanya dugaan pemerasan dalam jabatan yang dilakukan oleh oknum anggota dewan terhadap pemborong/rekanan.
"Segera membuat tim khusus untuk mengawasi pekerjaan usulan dewan (pokir) dan membuka posko pengaduan untuk para pemborong/rekanan yang merasa dirugikan," tutup Obet. (Red)
0 Komentar