Jurnalis dan Editor: Johar Hasibuan
Azzamtvjabar.com | Bekasi – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar IX, Akhmad Marjuki, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Sabtu (21/02/2026).
Kegiatan yang dikemas dalam forum dialog ini berlangsung tertib dan partisipatif. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Sukajaya, tokoh masyarakat, warga setempat, serta jajaran pengurus kecamatan Partai Golkar Kabupaten Bekasi. Forum ini menjadi sarana komunikasi langsung antara wakil rakyat dan masyarakat untuk mengawal pelaksanaan program pemerintah daerah, khususnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat.
Dalam pemaparannya, Marjuki menjelaskan bahwa fungsi pengawasan merupakan salah satu tugas utama DPRD untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai rencana serta tepat sasaran bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa masukan dari warga sangat penting agar program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata.
“Pengawasan ini penting agar program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, masukan dan temuan dari warga sangat diperlukan,” ujar Marjuki.
Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan tersebut merupakan agenda resmi DPRD yang dibiayai melalui APBD Provinsi Jawa Barat, termasuk dukungan operasional kegiatan di lapangan.
Pada kesempatan itu, Marjuki memaparkan sejumlah rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bekasi pada tahun 2026. Beberapa di antaranya meliputi pelebaran jalan sepanjang 1,9 kilometer pada ruas Cikarang–Cibarusah, pembangunan empat unit sekolah baru tingkat SMA, serta perbaikan tiga unit jembatan.
Pemaparan tersebut mendapat respons aktif dari Kepala Desa dan warga yang menyampaikan berbagai aspirasi dan pertanyaan. Beberapa isu yang disampaikan masyarakat antara lain kondisi jalan provinsi, kebutuhan sekolah, penerangan jalan umum, hingga persoalan lingkungan.
Kepala Desa Sukajaya, Amang Suryaman, menyoroti terbatasnya anggaran desa yang bersumber dari pemerintah provinsi. Menurutnya, anggaran yang ada saat ini lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.
“Dari anggaran provinsi untuk desa sebesar 135 juta rupiah yang diperuntukkan bagi infrastruktur, sehingga untuk anggaran lainnya seperti Posyandu sudah tidak bisa tercover,” ujarnya saat memberikan sambutan.
Ia juga menambahkan bahwa persoalan sampah yang berserakan di beberapa titik jalan tanpa penghuni menjadi perhatian warga. Pemerintah desa, kata dia, telah beberapa kali mengajukan proposal kepada dinas terkait di Kabupaten Bekasi, namun belum mendapat tindak lanjut.
Sementara itu, Ketua RW 06 Desa Sukajaya, Sarif Hidayat, menyampaikan harapan adanya pembangunan sekolah tingkat menengah atas di kawasan Perumahan Gramapuri Persada. Menurutnya, keberadaan sekolah di sekitar lingkungan perumahan akan memudahkan orang tua dalam mengawasi aktivitas anak-anak mereka.
Selain itu, ia juga mengusulkan pembangunan underpass atau flyover di sekitar perlintasan jalur rel kereta api yang sering menyebabkan kemacetan, terutama pada pagi hari saat warga berangkat bekerja.
“Setiap pagi kami dihadapkan dengan kereta yang melintas hingga empat kali, sehingga sangat memakan waktu perjalanan kami pergi bekerja dan akhirnya kami terlambat,” ungkapnya saat sesi dialog.
Sarif juga menyoroti minimnya penerangan jalan setelah pintu gerbang Perumahan Gramapuri Persada. Menurutnya, pihak pengembang menyampaikan bahwa pengelolaan penerangan jalan kini menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
Menutup kegiatan tersebut, Marjuki berharap agenda pengawasan tidak hanya menjadi rutinitas kelembagaan, tetapi benar-benar menjadi sarana memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan daerah.
“Pengawasan yang efektif hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pihak, sehingga pembangunan dapat berjalan merata dan berkeadilan,” pungkasnya. (RJH)
0 Komentar