Jurnalis dan Editor: Johar Hasibuan
Azzamtvjabar.com | Bekasi - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar IX, H. Akhmad Marjuki, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Kampung Gebang, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jumat (06/02/2026).
Kegiatan yang dikemas dalam forum dialog tersebut berlangsung tertib dan partisipatif. Hadir dalam kesempatan itu Kepala Desa Sukaragam, tokoh masyarakat, Karang Taruna, warga setempat, serta jajaran pengurus kecamatan Partai Golkar Kabupaten Bekasi.
Forum ini menjadi sarana komunikasi langsung antara wakil rakyat dan masyarakat dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah daerah, khususnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat.
Dalam pemaparannya, Marjuki menegaskan bahwa fungsi pengawasan merupakan salah satu tugas utama DPRD guna memastikan setiap program berjalan sesuai dengan perencanaan, kesepakatan antara legislatif dan eksekutif, serta tepat sasaran.
“Pengawasan ini penting agar program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, masukan dan temuan dari warga sangat diperlukan,” ujar Marjuki.
Ia menjelaskan, kegiatan pengawasan tersebut sepenuhnya dibiayai APBD Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari agenda resmi DPRD, termasuk dukungan operasional kegiatan.
Pada kesempatan itu, Marjuki juga memaparkan sejumlah rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bekasi tahun 2026, di antaranya pelebaran jalan sepanjang 1,9 kilometer ruas Cikarang-Cibarusah, pembangunan empat unit sekolah baru tingkat SMA, serta perbaikan tiga unit jembatan.
Pemaparan tersebut direspons aktif oleh warga melalui penyampaian aspirasi dan pertanyaan, terutama terkait kondisi infrastruktur jalan provinsi, persoalan lingkungan, serta kebutuhan peningkatan pelayanan publik.
Selain itu, isu ketenagakerjaan menjadi perhatian utama masyarakat. Sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait terbatasnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal, meskipun Desa Sukaragam berada di sekitar kawasan industri.
Kepala Desa Sukaragam, Ucup Keeng, mengapresiasi kegiatan tersebut karena memberikan ruang dialog langsung antara masyarakat dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
“Harapannya dengan kehadiran Bapak Dewan Marjuki, bantuan anggaran provinsi dapat diprioritaskan untuk Desa Sukaragam, termasuk mendukung penyelesaian persoalan lapangan kerja bagi warga,” ujarnya.
Aspirasi serupa disampaikan perwakilan Karang Taruna Desa Sukaragam, Arif Hidayat, yang berharap adanya solusi konkret untuk menekan angka pengangguran di wilayah tersebut.
Menutup kegiatan, Marjuki berharap agenda pengawasan tidak sekadar menjadi rutinitas kelembagaan, melainkan sarana efektif untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
“Pengawasan yang efektif hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pihak, sehingga pembangunan dapat berjalan merata dan berkeadilan,” pungkasnya. (RJH)
0 Komentar