Jurnalis dan Editor: Johar Hasibuan
Azzamtvjabar.com | Bekasi – Suasana dialog yang hangat dan terbuka mewarnai forum pengawasan yang digelar di Desa Karangsatu, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Sabtu (28/03/2026).
Kegiatan ini dihadiri Kepala Desa Karangsatu, Ketua BPD, Karang Taruna, tokoh masyarakat, warga, hingga pengurus kecamatan Partai Golkar Kabupaten Bekasi. Hadir langsung dalam forum tersebut Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar Dapil Jabar IX, Akhmad Marjuki.
Forum ini merupakan bagian dari agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang bertujuan memastikan program pemerintah daerah berjalan sesuai rencana serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dalam keterangannya, Akhmad Marjuki menegaskan bahwa fungsi pengawasan merupakan salah satu tugas utama DPRD. Ia juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawal jalannya pembangunan.
“Pengawasan ini penting agar program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, masukan dan temuan dari warga sangat diperlukan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut merupakan agenda resmi DPRD yang dibiayai melalui APBD Provinsi Jawa Barat, termasuk dukungan operasional bagi peserta.
Dalam kesempatan itu, Marjuki juga memaparkan sejumlah rencana pembangunan di Kabupaten Bekasi pada tahun 2026. Di antaranya restrukturisasi jalan sepanjang 1,9 kilometer pada ruas Cikarang–Cibarusah, pembangunan empat unit sekolah baru tingkat SMA, pemasangan lampu penerangan jalan, serta perbaikan tiga unit jembatan.
Sementara itu, Kepala Desa Karangsatu, Sarim, menyambut baik forum tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi ruang penting bagi masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus menyampaikan aspirasi secara langsung.
“Ini momen yang baik bertemu langsung dengan bapak Dewan untuk menyampaikan aspirasi, khususnya terkait program pembangunan kewenangan provinsi,” ujarnya.
Dialog juga diwarnai berbagai aspirasi masyarakat. Sejumlah persoalan yang mencuat di antaranya terkait banjir serta kebutuhan normalisasi Kali Ciherang.
Asep, Ketua Relawan Distan, menilai kedua persoalan tersebut perlu menjadi prioritas. Ia menyoroti belum adanya normalisasi di sepanjang aliran Kali Ciherang.
“Kali Ciherang itu dari jembatan Karangsatu hingga Sukamakmur belum pernah dilakukan normalisasi,” ungkapnya.
Menutup kegiatan, Marjuki berharap forum pengawasan tidak sekadar menjadi rutinitas, melainkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
“Pengawasan yang efektif hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pihak, sehingga pembangunan dapat berjalan merata dan berkeadilan,” pungkasnya. (RJH)
0 Komentar