Jurnalis dan Editor: Johar Hasibuan
Azzamtvjabar.com | Karawang — Suasana morning briefing virtual di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang mendadak memanas, Senin (6/4/2026). Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, secara terbuka meluapkan kekecewaannya terhadap rendahnya kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN).
Forum yang diikuti ratusan ASN lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan itu justru diwarnai ketidakhadiran sejumlah pejabat struktural, mulai dari sekretaris kecamatan, kepala bidang hingga kepala seksi, tanpa keterangan yang jelas.
“Ini sudah jelas di surat edaran. Saya saja sedang sakit, tapi tetap hadir karena komitmen. Kalau ingin dihargai, ya harus bisa menghargai juga,” tegas Aep dengan nada tinggi.
Kemarahan tersebut dipicu oleh pentingnya agenda briefing yang membahas kebijakan strategis terkait efisiensi dan efektivitas kerja di lingkungan pemerintahan daerah.
Namun, di saat pimpinan daerah telah siap, sebagian peserta justru dinilai tidak menunjukkan kesiapan, bahkan absen dari forum resmi.
Aep pun langsung mengambil langkah tegas. Ia memerintahkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk mendata ASN yang tidak hadir dan menjatuhkan sanksi.
“Dinas mana, sekcam mana yang tidak hadir, beri punishment semua,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Aep juga mengisyaratkan bahwa persoalan disiplin ini akan dibawa ke forum Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), yang berwenang dalam proses mutasi jabatan.
“Kalau seperti ini terus, kita mutasi. Tidak ada kompromi,” tandasnya.
Menurutnya, ketidakhadiran ASN mencerminkan lemahnya komitmen terhadap reformasi birokrasi yang tengah didorong, khususnya dalam membangun budaya kerja profesional dan efisien.
Padahal, pada hari yang sama, dalam apel sebelumnya, Aep telah memaparkan arah kebijakan strategis, termasuk efisiensi energi dan transportasi.
Ia bahkan memberikan apresiasi kepada ASN yang mulai menerapkan pola hidup hemat, seperti menggunakan transportasi umum dan berbagi kendaraan.
Sejumlah langkah konkret juga telah diterapkan, di antaranya pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga penerapan sistem kerja fleksibel seperti work from home (WFH). Pengawasan disiplin pun diperketat melalui absensi berbasis lokasi dan evaluasi kinerja rutin.
Dari sisi anggaran, kebijakan efisiensi ini diperkirakan mampu menghemat hingga Rp 1–2 miliar dari lingkup staf, dengan potensi penghematan lebih besar jika diterapkan secara menyeluruh.
Namun, upaya tersebut dinilai tercoreng oleh rendahnya kedisiplinan ASN dalam forum resmi, yang akhirnya memicu reaksi keras dari orang nomor satu di Karawang itu.
Aep menegaskan, ke depan tidak hanya evaluasi yang diperketat, tetapi juga implementasi sanksi nyata bagi ASN yang dinilai tidak menunjukkan loyalitas dan komitmen terhadap arah perubahan birokrasi.
“Ini bukan sekadar formalitas. Ini forum strategis. Kalau tidak siap, jangan jadi bagian dari sistem,” pungkasnya. (RJH)
0 Komentar