Jurnalis dan Editor: Johar Hasibuan

Azzamtvjabar.com | Bekasi — Forum pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang digelar di Desa Karang Bahagia, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Minggu (12/04/2026), menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat dan wakil rakyat. Kegiatan ini tidak hanya menyampaikan informasi program pembangunan, tetapi juga memunculkan sejumlah catatan kritis dari warga.


Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Jabar IX, Akhmad Marjuki, bersama unsur pemerintahan desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat.


Forum ini merupakan bagian dari agenda pengawasan Tahun Anggaran 2026 yang bertujuan memastikan program pemerintah berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran. Dalam paparannya, Marjuki menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak dapat berjalan optimal tanpa keterlibatan aktif masyarakat.


“Pengawasan ini penting agar program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, masukan dan temuan dari warga sangat diperlukan,” ujarnya.


Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda resmi yang dibiayai melalui APBD Provinsi Jawa Barat, termasuk dukungan operasional bagi peserta yang hadir.

Dalam kesempatan itu, Marjuki memaparkan sejumlah rencana pembangunan di Kabupaten Bekasi tahun 2026, di antaranya restrukturisasi jalan ruas Cikarang–Cibarusah sepanjang 1,9 kilometer, pembangunan empat unit SMA baru, pemasangan lampu penerangan jalan, serta perbaikan tiga jembatan.


Di sisi lain, forum ini juga mencerminkan masih adanya keterbatasan akses masyarakat dalam mengawal program pemerintah. Salah satu warga, Toyib, menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan pengawasan yang dinilai membuka ruang partisipasi publik secara langsung.


“Tadi Pak Dewan menyebutkan salah satu kegiatan Pemprov Jabar di Bekasi yaitu rekonstruksi jalan Cikarang-Cibarusah untuk bisa diawasi,” ujarnya.


Toyib juga mengungkapkan bahwa dalam forum tersebut, warga dari Karangbahagia menyampaikan sejumlah aspirasi, termasuk permintaan bantuan pembangunan tempat ibadah secara pribadi kepada anggota dewan.


Menutup kegiatan, Marjuki menekankan bahwa pengawasan tidak boleh berhenti pada seremoni semata. Ia berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat terus diperkuat guna mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.


“Pengawasan yang efektif hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pihak,” pungkasnya. (RJH)