Forum Pengawasan Akhmad Marjuki di Sukasari Bekasi, Warga Sampaikan Kritik Hingga Harapan Pembangunan

 

Jurnalis dan Editor: Johar Hasibuan

Azzamtvjabar.com | Bekasi — Forum pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang digelar di Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Sabtu (18/04/2026), menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat dan wakil rakyat. Selain penyampaian program pembangunan, forum ini juga diwarnai berbagai catatan kritis dari warga.

Kegiatan tersebut dihadiri Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Jabar IX, Akhmad Marjuki, bersama Kepala Desa Sukasari, tokoh masyarakat, pengurus kecamatan Partai Golkar, serta warga setempat.

Forum ini merupakan bagian dari agenda pengawasan Tahun Anggaran 2026 yang bertujuan memastikan program pemerintah berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran. Dalam paparannya, Marjuki menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan.

“Pengawasan ini penting agar program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, masukan dan temuan dari warga sangat diperlukan,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda resmi yang didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat, termasuk dukungan operasional bagi peserta.

Dalam kesempatan itu, Marjuki memaparkan sejumlah rencana pembangunan di Kabupaten Bekasi tahun 2026, di antaranya restrukturisasi jalan ruas Cikarang–Cibarusah sepanjang 1,9 kilometer, pembangunan empat unit SMA baru, pemasangan lampu penerangan jalan, serta perbaikan tiga jembatan.

Kepala Desa Sukasari, Muhammad Nursolehudin, mengapresiasi pelaksanaan forum tersebut di wilayahnya. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peran pengawasan.

“Mudah-mudahan kehadiran anggota dewan mampu menambah pengetahuan warga terhadap pengawasan yang bisa dilakukan masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, sejumlah warga menyampaikan kritik terkait respons anggota dewan terhadap aduan masyarakat yang dinilai belum optimal.

“Langkah konkret apa dari anggota dewan terkait pengawasan ini yang benar-benar terasa dampaknya?” ujar salah satu warga, Muhlasin.

Warga lainnya juga mempertanyakan realisasi pembangunan fasilitas pendidikan, khususnya Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Serang Baru.

“Saya berharap SMA Negeri di Serang Baru segera direalisasikan,” kata Lista.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Marjuki menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengawal pembangunan.

“Pengawasan yang efektif hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pihak,” pungkasnya. (RJH)