Jurnalis: Suryana | Editor: RJH
Azzamtvjabar.com | Karawang — Mayoritas pengguna jasa (pemborong) proyek jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang mulai mengeluhkan ketidaksesuaian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan harga riil material konstruksi di pasaran.
Keluhan tersebut mencuat setelah para pelaksana proyek membandingkan HPS yang disusun Bidang Jalan PUPR Karawang dengan harga aktual material yang dinilai telah mengalami perubahan signifikan.
Menanggapi hal ini, praktisi hukum dan pengamat kebijakan, Asep Agustian, angkat bicara. Ia menilai penyusunan HPS yang tidak diperbarui dapat berdampak pada kualitas pekerjaan serta keberlangsungan usaha para kontraktor.
“Saya minta Kabid Jalan PUPR turun langsung ke lapangan untuk mengecek harga material konstruksi sebelum menetapkan HPS pekerjaan,” ujarnya, Senin (13/4/2026).
Asep, yang akrab disapa Askun, juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap HPS agar disesuaikan dengan kondisi pasar terkini. Ia mencontohkan harga hotmix AC-WC di pasaran yang berkisar antara Rp1,8 juta hingga Rp1,9 juta per ton, sementara HPS disebut berada di atas harga tersebut.
Menurutnya, kondisi ini berpotensi merugikan para pemborong karena margin keuntungan menjadi tergerus. Selain itu, ia mengingatkan adanya risiko penurunan kualitas pekerjaan jika kontraktor melakukan penyesuaian di lapangan untuk menekan biaya.
“Kalau tidak disesuaikan, dikhawatirkan kualitas pekerjaan jalan ke depan tidak optimal dan justru merugikan masyarakat,” katanya.
Meski demikian, Asep juga menilai kebijakan efisiensi anggaran tetap dapat dilakukan, selama tidak mengorbankan kualitas. Salah satu alternatif yang disampaikan adalah dengan menyesuaikan volume pekerjaan, bukan memaksakan harga yang tidak sesuai pasar.
Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan, pihak Bidang Jalan PUPR Karawang belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik tersebut.
Asep turut meminta perhatian Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, agar melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran terkait. Ia berharap pemerintah daerah dapat memastikan setiap proyek infrastruktur berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Harapannya ada evaluasi menyeluruh agar kualitas pembangunan tetap terjaga dan aspirasi pelaku jasa konstruksi bisa diperhatikan,” pungkasnya. (Suryana)
0 Komentar