Jurnalis dan Editor: Johar Hasibuan
Azzamtvjabar.com | Bekasi — Forum pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang digelar di Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Sabtu (11/04/2026), menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat dan wakil rakyat. Kegiatan ini tak hanya menyampaikan informasi program pembangunan, tetapi juga mengungkap sejumlah catatan kritis dari warga.
Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Jabar IX, Akhmad Marjuki, bersama unsur pemerintahan desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat.
Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda pengawasan Tahun Anggaran 2026 yang bertujuan memastikan program pemerintah berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran. Dalam paparannya, Marjuki menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak dapat berjalan optimal tanpa keterlibatan masyarakat.
“Pengawasan ini penting agar program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, masukan dan temuan dari warga sangat diperlukan,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda resmi yang dibiayai melalui APBD Provinsi Jawa Barat, termasuk dukungan operasional bagi peserta yang hadir.
Selain itu, Marjuki memaparkan sejumlah rencana pembangunan di Kabupaten Bekasi tahun 2026, di antaranya restrukturisasi jalan ruas Cikarang–Cibarusah sepanjang 1,9 kilometer, pembangunan empat unit SMA baru, pemasangan lampu penerangan jalan, serta perbaikan tiga jembatan. Namun demikian, forum ini juga menjadi cermin adanya keterbatasan akses masyarakat dalam mengawal program pemerintah.
Salah satu warga, Asep Suhendar, mengungkapkan bahwa masyarakat kerap merasa tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pengawasan secara langsung.
“Warga hanya mampu melihat yang ada di depan mata saja,” ujarnya.
Asep juga menyoroti program rumah rakyat yang dinilai belum sepenuhnya inklusif. Ia menyebut persyaratan administratif, seperti kewajiban memiliki surat keterangan bekerja dan slip gaji, justru menyulitkan sebagian warga dengan latar belakang profesi informal.
“Program ini lebih cocok disebut rumah buruh atau pekerja. Padahal warga di sini banyak yang bekerja sebagai tukang ojek, petani, dan profesi lainnya,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan tersebut agar lebih berpihak pada keragaman kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Sementara itu, perwakilan pemerintah desa, Dedi Sardi, menilai forum ini menjadi sarana penting untuk menyampaikan informasi sekaligus menyerap aspirasi warga.
“Forum seperti ini sangat baik karena masyarakat bisa langsung mengetahui program sekaligus menyampaikan kebutuhan mereka,” katanya.
Menutup kegiatan, Marjuki menekankan bahwa pengawasan tidak boleh berhenti pada seremoni semata. Ia berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat terus diperkuat guna mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
“Pengawasan yang efektif hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pihak,” pungkasnya. (RJH)
0 Komentar