Jurnalis: Suryana | Editor: RJH
Azzamtvjabar.com | Karawang — Polemik usulan parkir gratis di RSUD Karawang yang berkembang hingga menyentuh isu dugaan pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Karawang mendapat tanggapan dari praktisi hukum dan pengamat kebijakan, Asep Agustian.
Pria yang akrab disapa Askun itu menilai, polemik yang meluas ini tidak lepas dari lemahnya komunikasi antara pimpinan DPRD Karawang dengan masyarakat.
Menurutnya, jika komunikasi berjalan baik sejak awal, persoalan parkir tidak akan berkembang menjadi isu yang lebih luas, termasuk memicu aksi demonstrasi dari GMPI.
“Asal mula persoalan ini karena kurangnya komunikasi. Padahal, sebelumnya GMPI hanya ingin menyampaikan aspirasi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), namun tidak direspons,” ujar Askun, Rabu (22/4/2026).
Askun menilai para pimpinan DPRD Karawang kurang proaktif dalam menyerap aspirasi masyarakat. Ia menyebut, kondisi ini memicu kekecewaan publik hingga berujung aksi turun ke jalan.
“Seharusnya komunikasi dengan masyarakat itu menjadi hal mendasar bagi wakil rakyat. Jika itu berjalan baik, aksi demonstrasi bisa dihindari,” katanya.
Namun demikian, pernyataan ini merupakan pandangan pribadi pengamat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pimpinan DPRD Karawang terkait kritik tersebut. Dalam pernyataannya, Askun juga melontarkan kritik keras terhadap sikap sebagian wakil rakyat yang dinilai berubah setelah terpilih.
Ia mengibaratkan kondisi tersebut sebagai “kacang lupa kulitnya”, yakni ketika menjelang pemilihan legislatif aktif mencari dukungan masyarakat, namun dinilai kurang responsif setelah menjabat.
Meski begitu, ia menegaskan tidak semua anggota DPRD harus menanggapi polemik ini, melainkan cukup pimpinan dewan seperti ketua, wakil ketua, pimpinan komisi, dan ketua fraksi.
Askun menjelaskan, polemik bermula dari kebijakan layanan parkir berlangganan oleh Dinas Perhubungan Karawang yang dikaitkan dengan syarat uji KIR. Kebijakan tersebut sempat menuai kritik karena dinilai belum memiliki dasar hukum yang kuat.
Selanjutnya, muncul usulan penggratisan parkir di RSUD Karawang oleh salah satu anggota Komisi III DPRD Karawang dari Fraksi NasDem. Usulan ini memicu pro dan kontra karena pengelolaan parkir oleh pihak ketiga dianggap sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di sisi lain, sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat mengemukakan alternatif pandangan, yakni mendorong efisiensi anggaran, termasuk pada pos gaji, tunjangan, dan pokir anggota DPRD, dibanding menggratiskan parkir.
Minim Respons Jadi Sorotan
Dalam perkembangannya, DPRD Karawang dinilai belum memberikan respons yang memadai terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat.
“Dari mulai persoalan KIR, parkir, pokir hingga kesan mangkir, semuanya berakar dari komunikasi yang tidak berjalan baik,” tegas Askun.
Sebagai penutup, ia mengutip pernyataan Dedi Mulyadi terkait sikap pejabat publik yang dinilai berubah setelah menjabat.
Ruang Klarifikasi
Hingga saat ini, pihak DPRD Karawang maupun instansi terkait belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai kritik yang disampaikan. Media ini membuka ruang bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi guna menjaga keberimbangan informasi. (Suryana)
0 Komentar