Jurnalis dan Editor: Johar Hasibuan

Azzamtvjabar.com | Bekasi — Forum pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang digelar di Desa Sukabunga, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Jumat (08/05/2026), menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat dan wakil rakyat. Selain penyampaian program pembangunan, forum tersebut juga diwarnai berbagai pertanyaan kritis dari warga.


Kegiatan itu dihadiri Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Jabar IX, Akhmad Marjuki, Ketua BPD, Sekretaris Desa, RT/RW, tokoh masyarakat, pengurus kecamatan Partai Golkar, serta warga setempat.


Forum ini merupakan bagian dari agenda pengawasan Tahun Anggaran 2026 yang bertujuan memastikan program pemerintah berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran. Dalam paparannya, Marjuki menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan.


“Pengawasan ini penting agar program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, masukan dan temuan dari warga sangat diperlukan,” ujarnya.


Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda resmi yang didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat, termasuk dukungan operasional bagi peserta.


Dalam kesempatan itu, Marjuki memaparkan sejumlah rencana pembangunan di Kabupaten Bekasi tahun 2026, di antaranya restrukturisasi jalan ruas Cikarang–Cibarusah sepanjang 1,9 kilometer.





Sekretaris Desa Sukabunga, Didin Hasanudin, mengapresiasi pelaksanaan forum tersebut di wilayahnya. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan.


“Besar harapan, semoga dalam pertemuan ini Pak Dewan mendapatkan temuan dari warga,” ujarnya.


Di sisi lain, sejumlah warga menyampaikan pertanyaan dan masukan terkait persoalan di lingkungan mereka, salah satunya mengenai kondisi jalan di wilayah Desa Sukabunga.


“Kegiatan ini sangat menginspirasi warga dalam melakukan pengawasan setiap kegiatan provinsi,” ujar warga, Sucipto.


Menanggapi berbagai masukan tersebut, Marjuki menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengawal pembangunan.


“Pengawasan yang efektif hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pihak,” pungkasnya.


Kegiatan pengawasan ditutup dengan interaksi bersama warga, termasuk pemberian bantuan secara pribadi kepada ibu-ibu pengajian Desa Sukabunga berupa alat musik hadroh. (RJH)