Jurnalis dan Editor: Johar Hasibuan
Azzamtvjabar.com | Bekasi — Forum pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang digelar di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Senin (25/05/2026), menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat dan wakil rakyat. Selain membahas program pembangunan, kegiatan tersebut juga diwarnai berbagai pertanyaan dan keluhan warga terkait kondisi infrastruktur serta persoalan pelayanan di lingkungan mereka.
Kegiatan itu dihadiri Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Golkar Dapil Jabar IX, Akhmad Marjuki, Kepala Desa Satria Jaya Asta Rajan, Ketua BPD terpilih, para Ketua RW, tokoh masyarakat, pengurus kecamatan Partai Golkar, hingga warga setempat.
Forum tersebut merupakan bagian dari agenda pengawasan Tahun Anggaran 2026 yang bertujuan memastikan program pemerintah berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.
Dalam paparannya, Marjuki menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan pembangunan daerah. Menurutnya, masukan dan temuan warga sangat diperlukan agar program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan tersebut merupakan agenda resmi yang didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat, termasuk dukungan operasional bagi peserta kegiatan.
Pada kesempatan itu, Marjuki turut memaparkan sejumlah rencana pembangunan di Kabupaten Bekasi tahun 2026, salah satunya restrukturisasi ruas jalan Cikarang–Cibarusah sepanjang 1,9 kilometer.
Kepala Desa Satria Jaya, Asta Rajan, mengapresiasi pelaksanaan forum pengawasan di wilayahnya. Ia berharap Desa Satria Jaya mendapat perhatian lebih dalam program pembangunan daerah.
“Saya berharap Desa Satria Jaya diprioritaskan dalam pembangunan agar warga desa semakin sejahtera,” ungkapnya.
Di sisi lain, perangkat Desa Satria Jaya, Abdul Hanif, turut memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat. Salah satunya terkait minimnya kuota bagi putra daerah untuk dapat bersekolah di tingkat SMA di wilayah setempat.
Selain itu, Hanif juga menyinggung penghargaan Desa Sadar Hukum tingkat Provinsi Jawa Barat yang diraih Desa Satria Jaya beberapa waktu lalu. Menurutnya, hingga kini apresiasi berupa hadiah yang dijanjikan belum terealisasi.
“Pak Dewan, kebetulan Desa Satria Jaya ini mendapatkan peringkat terbaik dalam sadar hukum tingkat Provinsi Jawa Barat dengan hadiah sebesar Rp200 juta, namun hingga kini belum mendapatkan hal tersebut,” ujar Hanif.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Marjuki menegaskan seluruh pertanyaan dan masukan warga akan ditindaklanjuti. Ia juga menekankan bahwa pengawasan pembangunan tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata.
Menurutnya, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. (RJH)
0 Komentar