Jurnalis dan Editor: Johar Hasibuan
Azzamtvjabar.com | Bekasi - Forum pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang digelar di Desa Sukasari, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Sabtu (23/05/2026), menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat dan wakil rakyat. Selain membahas program pembangunan, kegiatan tersebut juga diwarnai berbagai pertanyaan dan keluhan warga terkait kondisi infrastruktur di lingkungan mereka.
Kegiatan itu dihadiri Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Golkar Dapil Jabar IX, Akhmad Marjuki, bersama para ketua RW, tokoh masyarakat, pengurus kecamatan Partai Golkar, serta warga setempat.
Forum tersebut merupakan bagian dari agenda pengawasan Tahun Anggaran 2026 yang bertujuan memastikan program pemerintah berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.
Dalam paparannya, Marjuki menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan pembangunan daerah. Menurutnya, masukan dan temuan warga sangat diperlukan agar program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan tersebut merupakan agenda resmi yang didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat, termasuk dukungan operasional bagi peserta kegiatan.
Pada kesempatan itu, Marjuki turut memaparkan sejumlah rencana pembangunan di Kabupaten Bekasi tahun 2026, salah satunya restrukturisasi ruas jalan Cikarang–Cibarusah sepanjang 1,9 kilometer.
Perwakilan Pemerintah Desa Sukasari, Zakaria, mengapresiasi pelaksanaan forum pengawasan di wilayahnya. Ia berharap masyarakat semakin aktif menyampaikan temuan maupun kendala pembangunan kepada wakil rakyat.
Di sisi lain, sejumlah warga memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan infrastruktur di lingkungan desa, mulai dari gorong-gorong tertutup hingga kerusakan jalan akibat proyek penggalian pipa PDAM.
Salah seorang warga, Eva, mengaku menyampaikan kondisi sebagian gorong-gorong yang tertutup setelah proses perbaikan jalan. Ia juga menyoroti kerusakan jalan di sepanjang Jalan H. Majes akibat aktivitas penggalian pipa PDAM.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Akhmad Marjuki menegaskan bahwa pengawasan pembangunan tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata. Menurutnya, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. (RJH)
0 Komentar