Jurnalis: Muliadi Lasak | Editor: RJH
Azzamtvjabar.com | Kerinci, Jambi - Pemerintah Kabupaten Kerinci, Jambi, mulai mendorong digitalisasi pelayanan administrasi di tingkat desa dan kecamatan. Salah satunya melalui penerapan tanda tangan elektronik yang diharapkan mampu mempercepat pelayanan sekaligus meningkatkan keamanan dokumen pemerintahan.
Pelayanan administrasi desa dan kecamatan di Kabupaten Kerinci kini mulai bertransformasi menuju sistem berbasis digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan tanda tangan elektronik dalam berbagai layanan pemerintahan desa.
Tanda tangan elektronik mulai digunakan pada sejumlah dokumen pelayanan, seperti surat keterangan, surat rekomendasi, serta berbagai dokumen administrasi lainnya. Dengan sistem ini, proses pengesahan dokumen dapat dilakukan lebih cepat tanpa harus melalui prosedur manual yang memakan waktu.
Selain meningkatkan efisiensi pelayanan, penggunaan tanda tangan elektronik juga dinilai mampu memperkuat keamanan dokumen karena telah dilengkapi dengan sistem verifikasi digital yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci, Yuldi Candra, mengatakan penerapan tanda tangan elektronik merupakan bagian dari upaya modernisasi pelayanan pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan.
Menurutnya, digitalisasi administrasi tidak hanya mempermudah pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Pemerintah Kabupaten Kerinci saat ini terus mendorong seluruh pemerintah desa untuk menyesuaikan sistem pelayanan administrasi dengan perkembangan teknologi digital. Langkah tersebut menjadi bagian dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE yang tengah dikembangkan pemerintah.
Digitalisasi pelayanan administrasi di tingkat desa dan kecamatan diharapkan menjadi langkah awal menuju pelayanan publik yang lebih cepat, aman, dan efisien. Pemerintah Kabupaten Kerinci pun berkomitmen terus memperluas pemanfaatan teknologi guna mendukung tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Muliadi Lasak)
0 Komentar