Jurnalis dan Editor: Johar Hasibuan
Azzamtvjabar.com | Bekasi, Jawa Barat – Pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik menjadi bagian penting dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui Forum Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang digelar di Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Senin (20/7/2026), masyarakat diberi kesempatan menyampaikan berbagai persoalan pembangunan secara langsung kepada wakil rakyat.
Kegiatan tersebut dihadiri Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi IV Fraksi Partai Golkar, Akhmad Marjuki, Kepala Desa Sukamanah beserta perangkat desa, para Ketua RW, tokoh masyarakat, pengurus Partai Golkar tingkat kecamatan, serta warga setempat.
Dalam pemaparannya, Akhmad Marjuki menjelaskan bahwa forum pengawasan merupakan pelaksanaan fungsi konstitusional DPRD di samping fungsi legislasi dan penganggaran.
Melalui kegiatan ini, DPRD memastikan program yang dibiayai APBD Provinsi Jawa Barat dilaksanakan sesuai ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
"Kalau ada temuan tentu akan kami tindak lanjuti karena fungsi kami adalah mengawal setiap program pembangunan yang dibiayai Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ujarnya.
Ia menyebut sejumlah proyek yang menjadi objek pengawasan DPRD, antara lain pembangunan Terminal Cikarang, rekonstruksi Jalan Makmun Nawawi–Cibarusah, pembangunan jembatan di Cibitung, serta pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas Jalan Cikarang–Cibarusah.
Marjuki menegaskan, pengawasan pembangunan tidak dapat berjalan optimal tanpa keterlibatan masyarakat. Karena itu, kritik, saran, maupun laporan warga menjadi bagian penting dalam mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah.
"Karena pentingnya fungsi pengawasan, kegiatan ini juga didukung melalui anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari pelaksanaan tugas DPRD," katanya.
Pada sesi dialog, Kepala Desa Sukamanah, Jajuli Sulaeman Abdas, mengungkapkan salah satu persoalan yang dihadapi warganya, yakni keterbatasan lahan pemakaman.
"Desa Sukamanah memiliki 13 perumahan yang tersebar di wilayahnya, namun ketika ada warga yang meninggal kami masih kesulitan menyediakan lahan pemakaman," ujarnya.
Sementara itu, warga bernama Nana Maulana mengapresiasi forum tersebut karena dinilai menjadi ruang komunikasi langsung antara masyarakat dengan anggota DPRD. Menurutnya, kegiatan seperti ini perlu terus dilaksanakan agar pemerintah mengetahui kondisi riil yang dihadapi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Nana menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian warga, di antaranya belum tersentuhnya Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) selama dua tahun terakhir, kondisi drainase yang belum tertata pascapembongkaran oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta keberadaan bangunan Taman Kanak-Kanak (TK) yang terbengkalai.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Akhmad Marjuki memastikan seluruh masukan masyarakat akan dicatat dan diteruskan kepada instansi yang berwenang sesuai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Forum ini menjadi salah satu bentuk penguatan fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap jalannya pembangunan.
Melalui partisipasi aktif warga dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah, diharapkan setiap program pemerintah dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. (RJH)
0 Komentar