Jurnalis: Muliadi Lasak | Editor: RJH
Azzamtvjabar.com | Kerinci, Jambi — Isu mengenai hubungan Bupati Kerinci Monadi, S.Sos., M.Si. dan Wakil Bupati Kerinci H. Murison, S.Pd., S.Sos., M.Si. yang disebut kurang harmonis mendapat sorotan dari pakar politik dan ilmu pemerintahan Universitas Jambi, Citra Darminto, S.IP., M.MP.
Citra menilai, perbedaan agenda maupun aktivitas antara Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat langsung dijadikan indikator adanya keretakan hubungan. Menurutnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki tugas serta agenda pemerintahan yang berbeda sehingga tidak seluruh kegiatan harus dihadiri secara bersama-sama.
“Bupati dan Wakil Bupati memiliki tugas serta agenda masing-masing. Tidak semua kegiatan harus dihadiri bersama. Yang paling penting adalah pemerintahan berjalan, pembangunan terlaksana dan kepentingan masyarakat menjadi prioritas,” ujar Citra.
Ia mengatakan, kondisi pemerintahan Kabupaten Kerinci saat ini seharusnya dinilai berdasarkan kinerja dan hasil pembangunan, bukan semata-mata dari penampakan kebersamaan kedua pemimpin daerah dalam setiap kegiatan.
Menurut Citra, pemerintahan Monadi-Murison tetap memiliki tanggung jawab menjalankan pembangunan secara merata, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang berlangsung secara nasional.
“Pembangunan harus dilihat secara menyeluruh, baik untuk Kerinci bagian mudik, tengah maupun hilir,” katanya.
Beda Agenda Bukan Berarti Konflik
Citra menjelaskan, pembagian agenda antara Bupati dan Wakil Bupati justru dapat menjadi bagian dari strategi untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas.
“Jangan karena Bupati berada di satu wilayah dan Wakil Bupati berada di wilayah lainnya kemudian langsung disimpulkan sebagai konflik. Justru pembagian agenda memungkinkan pemerintah menjangkau masyarakat lebih luas,” ujarnya.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menyimpulkan adanya persoalan internal hanya berdasarkan aktivitas yang terlihat di ruang publik.
Menurutnya, terdapat banyak dinamika dalam pemerintahan yang tidak selalu diketahui masyarakat. Karena itu, informasi mengenai hubungan kepala daerah perlu disikapi secara kritis dan tidak langsung dipercaya tanpa dasar yang jelas.
Waspadai Propaganda dan Opini Tanpa Dasar. Citra juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang sengaja membangun kesan seolah-olah hubungan Bupati dan Wakil Bupati sedang bermasalah.
“Banyak dinamika pemerintahan yang tidak diketahui publik. Karena itu, jangan langsung percaya pada narasi yang menggambarkan seolah-olah Bupati dan Wakil Bupati sedang bermasalah, sementara pihak yang menyampaikan narasi tersebut belum tentu mengetahui kondisi sebenarnya,” tegasnya.
Ia menilai kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol publik. Namun, kritik harus disampaikan berdasarkan fakta, data dan kepentingan masyarakat.
“Kalau memang ada persoalan, sampaikan berdasarkan fakta dan mekanisme yang benar. Jangan membangun opini yang justru dapat memecah masyarakat,” katanya.
Monadi-Murison Dinilai Memiliki Modal Politik Kuat
Dari sisi politik, Citra menilai pasangan Monadi-Murison memiliki modal elektoral yang kuat. Dalam Pilkada Kerinci 2024, pasangan tersebut memperoleh 72.130 suara atau 47,07 persen suara sah dan menjadi pasangan dengan perolehan suara tertinggi.
Menurut Citra, dukungan elektoral tersebut menjadi salah satu modal politik bagi pemerintahan Monadi-Murison dalam menjalankan agenda pembangunan.
“Kalau masyarakat melihat kinerja mereka positif dan hubungan keduanya tetap solid, secara politik peluang keberlanjutan kepemimpinan tentu terbuka. Tetapi soal dua periode tetap merupakan dinamika politik dan belum menjadi keputusan,” jelasnya.
Ia menambahkan, kuatnya dukungan politik terhadap pasangan tersebut juga membuat berbagai narasi mengenai hubungan Bupati dan Wakil Bupati perlu disikapi secara objektif.
“Kalau ada pihak yang tidak menginginkan keberlanjutan pasangan ini, dinamika politik seperti itu sangat mungkin terjadi. Tetapi kita tidak boleh menuduh pihak tertentu tanpa bukti. Yang harus diwaspadai adalah opini yang tidak berdasar kemudian dipercaya sebagai fakta,” tegas Citra.
Masyarakat Diminta Tidak Terprovokasi. Citra menegaskan, hubungan Monadi dan Murison bukan sesuatu yang baru terbentuk setelah keduanya menjabat. Keduanya telah melalui proses politik bersama sejak pencalonan Pilkada Kerinci 2024 hingga memperoleh mandat dari masyarakat.
Karena itu, menurutnya, ukuran utama keberhasilan pemerintahan bukanlah seberapa sering Bupati dan Wakil Bupati tampil bersama, melainkan sejauh mana program pemerintahan berjalan dan masyarakat merasakan manfaat pembangunan.
“Yang harus dilihat masyarakat adalah hasil kerja. Apakah pelayanan berjalan, pembangunan bergerak dan kebutuhan masyarakat dari mudik, tengah hingga hilir diperhatikan. Itu ukuran yang sebenarnya,” ujarnya.
Ia menyayangkan apabila dinamika politik justru dimanfaatkan untuk membangun persepsi negatif terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.
“Jangan sampai masyarakat yang tidak mengetahui persoalan sebenarnya menjadi terprovokasi. Kerinci ini milik bersama. Kepentingan pembangunan jangan dikorbankan oleh kepentingan politik jangka pendek,” pungkasnya.
Citra kembali menekankan, penilaian terhadap pemerintahan Monadi-Murison seharusnya dikembalikan kepada fakta di lapangan, terutama terkait jalannya pemerintahan, pemerataan pembangunan, pelayanan publik serta manfaat yang dirasakan masyarakat.
Dengan demikian, perbedaan agenda antara Bupati dan Wakil Bupati tidak semestinya langsung dimaknai sebagai tanda keretakan hubungan. Masyarakat dinilai lebih tepat menilai keduanya berdasarkan kinerja dan hasil pembangunan yang dapat dirasakan secara nyata. (MD)
0 Komentar